Detail Cantuman

Jual beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun rumitnya pemenuhan terhadap semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), membuat masyarakat memilih melakukan transaksi jual beli tanah di bawah tangan yang dilakukan dihadapan kepala desa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Kepastian Hukum terhadap praktek jual beli tanah dibawah tangan dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jual beli tanah yang dilakukan dihadapan kepala desa apabila terjadi sengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepastian Hukum terhadap praktek jual beli tanah dibawah tangan dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan mengetahui bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jual beli tanah yang dilakukan dihadapan kepala desa apabila terjadi sengketa. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif. adapun hipotesa penulis adalah transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan harus memenuhi syarat materil jual beli yaitu “terang” dan “tunai”. sedangan jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan tetap mendapatkan perlindungan hukum apabila yang memperolehnya dengan itikad baik, yaitu berupa perlindungan hukum represif.

Kata Kunci :Jual Beli Tanah, Dibawah Tangan, Kepala Desa.