Detail Cantuman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Karawang dan faktor yang menghambat penyidik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Karawang dan faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis emperis, Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resort Karawang terhadap perlindungan hukum untuk korban perempuan tindak kekerasan dalam rumah tangga belum optimal, hal ini diakibatkan oleh berbagai hambatan yang berasal dari sumber daya manusia penyidik, sarana dan prasaran serta hukum nya itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Kekerasan Dalam Rumah Tangga