Detail Cantuman

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah kumpulan peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Secara yuridis, buruh itu bebas karena prinsip Negara kita menyatakan bahwa tidak seorangpun diperbudak atau diperhamba, tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselanggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa tidak semua pelaksanaan pembayaran upah di PT Selim Textile penerapannya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerja dan peraturan Pemerintah yang berlaku, banyak diantaran yang melanggar aturan hukum mengenai perlindungan pengupahan diantaranya keterlambatan pembayaran upah dan denda pembayaran upah yang tidak ditaati oleh pihak pengusaha, keadaan perusahaan yang mengalami kerugian dalam beberapa tahun sebelumnya dijadikan alasan pihak pengusaha untuk tidak menerapkan pelaksanaan upah yang sesuai dengan hukum ketenagakerjaan, kenyataan ini juga tidak sesuai dengan peraturan perusahaan yang dibuat oleh perusahaan dimana pembayaran upah para pekerja dibayarkan sesuai hubungan kerja yakni setiap satu bulan sekali dan dibayarkan dalam satu kali pembayaran. Pada akhirnya masalah ini menjadi masalah yang berdampak pula pada kinerja pekerja yang semakin turun dari hari ke hari, kesepakatan perjanjian baru setiap bulanya dibuat namum pengusaha tidak juga melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan yang baru. Penulis berharap manfaat penelitian hukum ini dapat menciptakan ketertiban, keseimbangan, serta rasa keadilan bagi para subjek hukum, serta mengetahui hak dan kewajiban dalam pengupahan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Pembayaran Upah, Pekerja PT. Selim Textile