Detail Cantuman

Fenomena penataan pedagang kaki lima seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi Pemerintah Kabupaten Karawang berharap kotanya bersih dan pedagang kaki lima tertata baik, namun disisi lain kondisi di lapangan menunjukan adanya kesemrawutan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak Perda diharapkan mampu membantu Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Karawang dalam menegakkan Peraturan Daerah salah satunya melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang PKL. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang dihubungkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan kendala yang dihadapinya. Metode penelitian dalam penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah analitis deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan, dan tahap pembuatan laporan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan metode logika hukum dengan cara induksi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten karawang. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja berperan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karawang. Upaya penataan dan pemberdayaan melalui upaya preventif melalui pendataan, sosialisai dan pembinaan; teguran; dan koordinasi serta upaya represif berupa relokasi dan penyitaan. Pada akhir penelitian ini, penulis merekomendasikan agar melakukan penambahan jumlah personil Penyidik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan wawasan dan profesionalisme sumber daya manusia,Menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum dan seluruh unsur masyarakat.

Kata kunci: Penyidik Pegawai Negeri sipil, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah