Detail Cantuman

Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dan menentukan masa depan dalam pembentukan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan korban kejahatan diantaranya perkosaan tampaknya belum memperoleh perhatian yang serius. Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan, dan diberlakukan secara konkret baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten maka kedudukan anak akan menjadi tiang dan pondasi yang kuat untuk suatu negara dalam mewujudkkan tujuan nasional yang mandiri. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlidungan hukum terhadapa anak korban tindak pidana perkosaan berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pemenuhan kebutuhan korban dalam regulasi di Indonesia. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah negara mengambil alih semua reaksi sosial terhadap kejahatan yang terjadi dan melarang adanya tindakan-tindakan yang bersifat pribadi dan negara juga harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya apabila warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerja sama dalam masyarakat berdasarkan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Diharapkan bahwa aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga penegakan hukum akan tercapai dan menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Anak, Korban Perkosaan, Perlindungan Hukum