Detail Cantuman

Poligami bagi pegawai negeri sipil terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan tentang poligami terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan tentang poligami terhadap PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkara Nomor 325/Pdt.G/2019/PA.Pwl. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui studi kepustakaan. Adapun kesimpulan penulis bahwa poligami yang dilakukan oleh PNS harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS/ASN. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu harus memperoleh izin dari atasan secara tertulis, jika tidak melaporkan perkawinannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perkawinan, sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Izin Perkawinan, Poligami, PNS.