Detail Cantuman

Negara Indonesia semenjak dilanda Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) yang berdampak pada berbagai sektor termasuk pada ketidakstabilan ekonomi, pengelolaan anggaran negara mengalami beberapa penyesuaian. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah terhadap terjadinya kemungkinan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan negara ini dilakukan dalam rangka pemulihan kesehatan dan penyelamatan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman nasional (social safety net), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Adapun permasalahannya mengenai kebijakan pemerintah dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dihubungkan dengan teori kewenangan (studi kasus di pemerintahan kabupaten karawang dan apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu Undang- undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Faktor Hambatan Dalam Penggunaan Dan Pengelolaan Anggaran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pemerintahan Kabupaten Karawang diantaranya 1) beberapa kegiatan di lapangan tidak mencapai target presentase yang telah ditetapkan; 2) Penolakan para kepala SKPK terhadap pelaksanaan refocusing anggaran terhadap pemangkasan kegiatan dan pemotongan anggaran; 3) Sumber dana yang dilaksanakan refocusing bersumber dari DAU dan DAK. 4) Pergeseran anggaran berkali-kali sehingga membuat pelaksanaan kegiatan tidak optimal 5) Terbatasannya Jam Dinas sehingga kurangnya koordinasi secara langsung

Kata Kunci: Kebijakan, Anggaran, Covid-19