Detail Cantuman

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) menjelaskan adanya kewajiban untuk melaksanakan Pencatatan perkawinan disetiap perkawinan di Indonesia, Isbat nikah adalah salah satu upaya hukum pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Menurut Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah adalah permohonan pengesahan pernikahan siri untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum itsbat nikah dan akibat hukum atas penolakkan itsbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1259/Pdt.G/2021/PA.Krw. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum itsbat nikah dan akibat hukum atas penolakkan itsbat nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 1259/Pdt.G/2021/PA.Krw. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian akibat dari ditolaknya suatu putusan itsbat nikah ialah terhadap terhadap anak mengenai status keperdataan anak, hak waris, terhadap status perkawinan karena tidak memiliki kekuatan hukum. Dan alasan hakim dalam melonak permohonan itsbat nikah karena terdapat larangan dalam perkawinan. Yaitu tidak memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.

Kata kunci : Pernikahan, Pernikahan Siri, Itsbat Nikah