Detail Cantuman

Pembentukan Serikat Pekerja dijamin oleh Undang-Undang dan hak berserikat telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Salah satu Perusahaan melakukan tindakan menghalangi kegiatan Serikat Pekerja, kegiatan membentuk Serikat Pekerja, dengan cara bujuk rayu kepada pekerja agar tidak ikut membentuk dan menjadi pengurus anggota Serikat Pekerja. Tindakan tersebut merupakan tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, hal tersebut mengandung sanksi pidana. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja yang membentuk Serikat Pekerja/Serikat buruh dan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berupa tindakan kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja yang dilakukan oleh pengusaha/perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Yuridis Empiris, spesifik penelitianya adalah deskriftif eksplanatif. Adapun hasil penelitan bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang membentuk Serikat Pekerja: siapapun dilarang menghalang–halangi untuk membentuk,menjadi pengurus dan anggota Serikat Pekerja dengan cara kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dan siapapun melakukan yang kampanye anti pembentukan Serikat Pekerja dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Perlindungan Pekerja, Kampanye Anti Serikat, Pengusaha