Detail Cantuman

Financial Technology Peer To Peer Lending adalah fenomena lembaga keuangan yang baru dan sedang berkembang di Indonesia, lembaga keuangan berbasis teknologi tersebut menawarkan berbagai kemudahan dalam memberikan pembiayaan baik untuk pelaku usaha kelas menengah keatas maupun pelaku usaha menengah kebawah bahkan pemberian pembiayaan tersebut tidak menggunakan anggunan sehingga sengat mudah dan di minati bagi para pelaku usaha, akan tetapi dibalik kemudahan tersebut bukanlah tanpa risiko, apalagi praktik jasa keuangan tersebut masih baru dan rentan terhadap keamanan data- data para nasabahnya dan rentan penipuan dengan pengajuan menggunakan identitas palsu, maka dari itu sangat diperlukan peran aktif dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01./2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap para nasabah Financial Technology Peer To Peer Lending, dan peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi praktik Financial Technology Peer To Peer Lending. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan memiliki posisi untuk bertindak mencegah hal-hal yang dapat merugikan pembeli dan masyarakat luas. Jenis asuransinya adalah menuntut penghentian sebagian/setiap latihan yang diperlengkapi untuk merugikan pembeli dan orang- orang pada umumnya kepada yayasan bantuan keuangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Peer to Peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan