Detail Cantuman

Berbeda dengan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legistatif, sampai pemilihan Kepala Daerah baik Gunernur maupun Bupati yang penyelesaiaanya diatur oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sengketa dalam pemilihan Kepala Desa penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati. Hal ini menjadi pertaruhan netralitas Bupati karena Bupati adalah jabatan politik sehingga penyelesaiannya dianggap tidak netral.Penelitian ini dilakukan di Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang, Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa wadas dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa wadas dihubungkan dengan pasal 63 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber.Metode penelitian dilakukan dengan metode kulitatif dan pendekatan yang digunakan adalah yuruidis empiris.Hipotesa penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe TimurKabupaten Karawang yang dihubungkan dengan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2018 tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang adalah tidak adanya mekanisme tentang penyelesaian sengketa kepala desa di Kabupaten Karawang

Kata Kunci: Penyelesaian, Pemilihan, Kepala Desa